Hak Angket C. 39. Berikut merupakan 11 hak hak anggota DPR. Pasal 13b. Penghentian hak-hak protokoler; atau 3). Hak keuangan tersebut yaitu meliputi gaji pokok, dan tunjangan jabatan, maupun tunjangan yang lainnya. Untuk terjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 9 – 10 Mei 2023. Mahkamah Agung . Politikus PKS ini mengatakan, perkembangan zaman yang dinamis membuat kinerja kelembagaan DPR dalam ruang terbuka. Hak Angket C. 14. Mimisan D. Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi telah disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawikarena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas, 21. Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR; 7. Hak anggota DPD antara lain adalah hak menyampaikan usul dan pendapat, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; Pimpinan mempunyai hak untuk dihormati, baik di dalam maupun di luar kantor. Baleg Segera Rancang Peraturan DPR Tentang Hak Protokoler. UU Nomor. undangan termasuk hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain serta hak protokoler. Tabel 2 Hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan KPU. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan 7. 1. Hak membela diri 5. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan. Anggota DPD RI mempunyai kewajiban : 1. 22. 22. PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. B. Tahun. 5 Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya dan julukan terhadap sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan • kedudukan protokoler. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. hak imunitas. Julukan terhadap sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan Dalam Undang-undang MD3 tentang MPR, DPR, dan DPD RI, kekebalan hukum yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dijamin. William Benton c. 22/2003 dan pasal 14 tatib DPD). Pasal 104. Selain Komisi Yudisial, hak protokoler juga menjadi hak BPK, hak MPR, hak DPRD serta. Menurut Kamu jawabannya yang mana sih. Seluruh biaya penerbangan hingga aktivitas Jokowi dan keluarga di Singapura. MD3) disebutkan salah satu hak Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yaitu hak keuangan dan administratif yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP)3. (Pasal 49 juncto Pasal 101 UU No. g. j. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005 Nomor 1,. (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. Hak Protokoler. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanHak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian Pasal 8 Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 15. Pejabat pemerintah e. U. Hak protokoler adalah hak anggota MPR, DPR dan DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 226. Saransetiap PNS diberikan hak. tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi GorontaIo Tahun 2006 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah. Menyampaikan usul dan pendapat; 3. Hak Protokoler Archives - Lensakini. Bimbingan teknis ini mengangkat materi Hak Protokoler DPRD, Penyusunan Pokok Pokok Pikiran berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Pancasila, Undang undang Dasar 1945 dan Bhenika. Hak membela diri. Hak untuk melakukan sosialisasi. Julukan terhadap sesuatu kegaitan yang mengaplikasijkan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. 5. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan (kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter. Hak Inisiatif D. hak imunitas. Subjek. com. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administrative. Pasal 11, Anggota MPR mempunyai hak: mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar; menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; dan g. 15. 22/2003 dan pasal 14 tatib DPD. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan. 3. nggota Pasal14 (1) AnggotaMPRberhak: a. Pasal 10DPR melakukan rapat bersama para staf ahlinya, yang saat itu memaparkan draf sementara tentang Hak Protokoler di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/3). Mereka menjelaskan, Anggota DPRD di daerah-daerah, seperti tidak dihargai, karena besaran uang pensiun usai. 1 2. Salah satu contohnya, permaisuri posisi duduknya dalam setiap acara kenegaraan berada di kanan atau kiri kursi yang ditempati raja. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;Pengertian hak imunitas, Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Hak keuangan dan administratif. Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak protokoler. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang. "Raperda Transportasi, Raperda BP2SK merupakan raperda inisatif tahun lalu. negara, kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. PP No. Hak protokoler. 2 TERMOMETER :. Glosarium. 24 tahun 2004 d. Tugas dan Wewenang DPR Beserta Hak-Haknya. Volume sebuah bola 20 cm3. 24 th 2004): C. memegang teguh dan mengamalkan. Pemain lama D. 1 TERMOMETER : TEMPERATURE : JAM :. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran. Namun dalam suratnya, Ginandjar juga menyelipkan tentang permintaan agar DPR memperhatikan hak protokoler dan keuangan DPD. BACA JUGA: Kecelakaan di Kampar Libatkan 3 Kendaraan, 1 Orang Tewas. A. menurut psl 1 (6) pp no. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang; Hak mengajukan pertanyaan; Hak menyampaikan usul dan pendapat; Hak memilih dan dipilih; Hak membela diri. Kewajiban Anggota MPR. Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. UMUM : Negara menghormati kedudukan Para. Ketiga, kaitannya dengan permasalahan politis yang hadir bersamaan dengan kemunculan lembaga Negara independen, khususnya dalam proses pemilihan komisioner atau. Dalam menjalankan fungsi DPD RI baik secara kelembagaan maupun secara perorangan/kelompok, setiap anggota DPD RI dapat menggunakan hak-hak tersebut. Pasal 58 (1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan dan. Hak membela diri. Bertahan C. Hak pengawasan. A. PPPK memperoleh hak yang sama seperti PNS kecuali fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. hak imunitas c. Hak Inisiatif D. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan-0-majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia-----peraturan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor 1 tahun 2014 tentangAnggota DPD RI mempunyai hak : 1. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan. Padahal bila melihat interaksi dengan masyarakat, DPRD memiliki kedekatan yang intens dengan masyarakat. Hak Interpelasi B. Hak pengawasan 10. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang adalah hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Hak Protokoler. Pegawai negeri sipil Jawaban : e. f), Pasal 28. Landasan hukum konstitusi pemilihan kepala daerah diatur dalam 18 ayat 4 UUD 1945, demi menunjang kinerja kepala daerah terpilih maka kepala daerah mendapatkan hak kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Pasal 57 (1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak protokoler. Hak Angket; C. 841 tahun anggaran. g, dan Pasal 80. Pasal 64 Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak: a. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Hak keuangan dan administratif. d. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. g, Pasal 49. , LL. Sebagai pembawa acara, dia harus bisa menarik perhatian hadirin untuk segera merasa terlibat dalam pertemuan itu. hak untuk memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan/administratif tidak bersangkutan dengan perwujudan fungsi DPR, melainkan bertalian dengan kedudukan sebagai anggota DPR. Menurut Ade, hak untuk diwakilkan dalam sidang tidak hanya dimiliki oleh Jokowi selaku. Hak Protokoler 5. PROTOKOLER: Pasal 31: Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengesahan E. Safri, dkk, 2009, Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler, Pusat Perencanaan Pembagunan Hukum Nasional BPHN. Melakukan sosialisasi undang-undang. b. DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. PROTOKOLER a. hak protokoler dalam kapasitasnya selaku Wakil Presiden yang wajib diterapkan jika diperiksa di kantor KPK. mengajukan rancangan peraturan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak. Dengan adanya hak Protokoler erupa TNKB Khusus diharapkan Pimpinan dan Anggota DPR RI akan lebih meningkatkan kinerja dan tanggungjawabnya," ujar Adang. pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, danNamun, ia mengingatkan bahwa anggota DPR terikat dengan peraturan perundang-undangan di mana salah satunya memiliki hak protokoler. Kalau yang berseliweran, tidak tahu," ujarnya. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kedudukan Hak Protokoler Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 017) dicabut dan. 2. b. Pengawasan. yang terjadi dilapangan dengan penerapan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan. M. (2) hak menyampaikan usul dan pendapat; (3) hak memilih dan dipilih; (4) hak membela diri; (5) hak imunitas; (6) hak protokoler; dan (7) hak keuangan dan administratif. Hak Angket C. Hak Interpelasi B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pembahasan Hak protokoler adalah hak anggota MPR, DPR dan DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 03 Implikasi Politis. D. Hak Protokoler (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler. Pasal 9 Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan. h) Hak protokoler, setiap anggota DPRD memiliki hak untuk diperlakukan sesuai prosedur khusus dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan dirinya. DPRD Sulut tetap pada keputusan tak akan membayar gaji James Arthur Kojongian, termasuk hak keuangan lainnya serta hak protokoler. Hak membela diri; hak imunitas; Hak protokoler; Hak keuangan dan administratif; Hak pengawasan; hak mengusulkan dan memperjuangankan program pembangunan dari daerah pemilihan (Dapil) Hak. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif PimpinanPP No 1 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD. Berdasarkan terminologi dalam keprotokolan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi atau pengertian protokoler adalah sebagai berikut. Hak-hak DPR. Baleg Sareh Wiyono di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Selasa (24/03/15). Bagian Keempat Penggantian Antarwaktu Anggota MPR Pasal 15 1. Hak Dan Kewajiban Anggota. 2 Enam buah data terdiri dari bilangan positif yang memiliki modus 4, median 5 dan rataan 5, maka bilangan terbesar dari data tersebut. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adminstratif. Kewajiban anggota DPR adalah sebagai berikut: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Kewajiban MPR – RI. Keuangan dan administratif. 38. Filter"Pak Jokowi sebagai presiden tentu melekat hak-hak protokoler di dalamnya. JPN kan jaksa pengacara negara, itu diatur dalam UU," ujar Ade saat dihubungi, Rabu, 19 Oktober 2022. 2. 79Berkaitan dengan hak-hak DPR dan hak-hak Anggota DPR ini bandingkan dengan. berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Memilih dan dipilih; 4. Hak protokoler. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003. Sebagai pembawa acara, dia harus bisa menarik perhatian hadirin untuk segera merasa terlibat dalam pertemuan itu. Suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya dan b. Definisi Hak Protokoler menurut Penjelasan Pasal 12 ayat 1 hurup f, Pasal 28 hurup g, Pasal 49 hurup e, Pasal 64 hurup g dan Pasal 80 hurup g Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah “Hak Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam. Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus Century sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak anggota DPR, yaitu A. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PROTOKOLER a. mendukung, diperlukan adanya pengaturan hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Apa saja hak dan kewajiban anggota DPR RI? Bagaimana mereka menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan? Temukan jawabannya di situs resmi DPR RI, yang menyediakan informasi lengkap dan terkini tentang lembaga perwakilan rakyat ini. Baik buruknya citra unit kerja dan pimpinan, tergantung pada pelayanan protocol yang ditunjukkan. "Setiap orang merasa bisa jadi presiden, padahal kita tahu bahwa untuk bisa menjadi calon presiden itu kan ada protokoler, ada hak protokoler di sana," tambah Irma Suryani Chaniago. Beranda. 6. B. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keuangan dan administratif. adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya 2. "Pak Jokowi sebagai Presiden tentu melekat hak-hak protokoler di dalamnya. Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai. A. Jika amplop yang dimaksud uang perjalanan atau honor resmi, dana tersebut hak protokoler dan legal.